APBN 2026, Sri Mulyani Sebut Warga Jawa Dapat Rp 5,1 Juta per Orang

 Sri Mulyani Ungkap Alokasi APBN untuk Warga Jawa Capai Rp 5,1 Juta per Kapita

KabarWaras.com  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penduduk di Pulau Jawa akan menerima alokasi sebesar Rp 5,1 juta per orang dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sementara itu, untuk Maluku dan Papua, alokasi per orang bahkan lebih besar, yakni mencapai Rp 12,5 juta.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja negara yang mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, hal ini menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Coba kita lihat belanja K/L dan TKD kalau kita distribusikan di masing-masing pulau besar. Jawa mungkin paling kecil karena jumlah penduduknya paling banyak. (Manfaat belanja RAPBN 2026) sebesar Rp 5,1 juta per penduduk,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).

Sri Mulyani memaparkan alokasi APBN dan TKD di Sumatera mencapai Rp 5,6 juta per penduduk. Di Kalimantan, setiap penduduk memperoleh manfaat langsung dari APBN sebesar Rp 8,5 juta, sementara di Sulawesi Rp 7,3 juta. Untuk Maluku dan Papua, alokasi yang diberikan mencapai Rp 12,5 juta per kapita. Sedangkan Bali–Nusa Tenggara mendapat Rp 6,4 juta per penduduk.

Menurutnya, manfaat tersebut bersumber dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ada tiga program utama yang dinilai memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat Indonesia, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Cek Kesehatan Gratis.

“APBN melalui belanja K/L dan TKD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan. Daerah yang masih tertinggal dengan jumlah penduduk lebih sedikit akan mendapatkan manfaat per kapita yang lebih tinggi dari APBN,” tutur Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu juga membantah adanya pemotongan anggaran pemerintah daerah (Pemda). Ia menjelaskan, meskipun dana TKD dalam RAPBN 2026 hanya Rp 650 triliun atau turun 29% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 919 triliun, hal tersebut tidak berarti anggaran dipotong.

“Kalau hanya melihat dari sisi transfer (TKD), barangkali tidak akan menggambarkan secara utuh keberpihakan APBN kepada daerah, terutama kepada rakyat di daerah. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.376,9 triliun itu dinikmati oleh daerah, masyarakat, termasuk pemerintah daerahnya. Karena ini merupakan program-program penting di daerah untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa penurunan TKD tidak sampai menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong. “Sesungguhnya dana yang dialirkan ke daerah justru meningkat,” tegas Sri Mulyani..

Sumber berita : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8095751/sri-mulyani-sebut-apbn-bisa-beri-penduduk-pulau-jawa-rp-5-1-juta